Rezim Korupsi?

Penetapan status tersangka, yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan, terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dinilai Fahri Hamzah, kolega Taufik Kurniawan sendiri, sebagai indikasi penambahan jumlah koruptor di Indonesia selama rezim Presiden Joko Widodo. Taufik berpendapat, jika Soeharto adalah pencipta iklim pembangunan Indonesia, maka Jokowi adalah pencipta musim korupsi. Alasannya bukan terletak pada sangkaan korupsi yang dilakukan Jokowi, melainkan korupsi yang dilakukan aparatnya sendiri. Melengkapi pernyataannya, Fahri sertakan pula tuntutan kepada Jokowi untuk menyelasaikan kasus korupsi, yang menurutnya sudah amat mendesak.

Tetapi, sudahkah relevan pemikiran Fahri Hamzah terebut? Apakah memang korupsi sekarang sudah menjadi seperti agama bagi para aparat negara? Buktinya semakin banyak aparat yang ditangkap KPK. Seperti yang dikatakan Fahri, empat pejabat daerah dapat tertengkap dalam satu bulan. Atau sebenarnya dari dulu sudah banyak, namun baru sekarang KPK menjadi garang?

Penulis Inggris, Charles Caleb Colton, berpendapat bahwa korupsi itu ibarat bola saju. Menggelinding pertama kali dalam ukuran kecil, namun lama-lama semakin membesar dan terus membesar. Satu kasus terbuka, akan muncul kasus-kasus berkaitan lainnya. Penggambaran ini mungkin melekat pada pikiran sebagian besar masyarakat. Menurut hasil survei Transparency International tahun 2017 adalah kulminasi jumlah masyarakat Indonesia yang beranggapan pemerintah melakukan tindak korupsi.

Hasil tersebut mungkin sejalan dengan banyaknya pemberitaan media mengenai pejabat daerah yang tertangkap beberapa waktu terakhir, ditambah uang haram fantastis yang mereka curi dari rakyat. Menurut Indonesian Corruption Watch, baru setengah tahun 2017 saja sudah ada 226 kasus korupsi yang ditangani lembaga-lembaga penegak hukum, dengan kerugian negara mencapai Rp1,83 triliun. Tidak salah jika rakyat trauma ketika tahu uang sebanyak itu dicuri dari mereka.

Jika memerhatikan fenomena yang terjadi, seharusnya Jokowi menegaskan kembali perannya sebagai pemimpin rakyat pencipta musim anti korupsi, terlebih mengingat citranya dalam keikutsertaannya dalam Pilpres tahun mendatang. Transparency International turut mencatat bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia tahun 2017 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan kinerja baik KPK sebagai faktor utama.

Di penghujung hari, inti dari pendapat Fahri Hamzah terdengar sudah berkesesuaian dengan pikiran rakyat, mengingat perannya sebagai wakil rakyat di depan pemerintah. Namun, sebagai negarawan beliau lupa memeriksa data-data yang ada sebelum melontarkan pendapatnya, sehingga terkesan setengah matang. Hal ini menjadi pengingat bagi lembaga penegak hukum untuk lebih persuasif dalam menjelaskan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang sangat sensitif kepada masyarakat awam. Capaian prestasi hendaknya dipublikasikan secara lebih publik agar menambah optimisme masyarakat kepada pemerintah. Karena dengan dukungan, apresiasi, serta kritik konstruktif yang diberikan satu sama lain, akan tercipta suatu kesatuan dan persatuan di dalam tubuh bangsa yang mulai terpecah ini.