Korupsi Lagi, Lagi-Lagi Korupsi

Korupsi adalah hal yang sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Pelaku korupsi biasanya adalah para pejabat dan penyelenggara pemerintah yang nakal. Mereka sengaja melakukan korupsi karena korupsi adalah jalan cepat untuk mendapatkan kekayaan yang efektif dan cara yang simpel utuk mendapatkan uang, hanya tinggal “tanda tangan” saja. Dan bahkan hingga sampai saat ini, masih saja terjadi kasus korupsi dan itu seperti suatu hal biasa saja.

Setelah terjadi kasus korupsi yang menimpa Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, pada tanggal 22 Okober 2018, yang diduga menerima suap atas perizinan IMB Proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sebesar Rp7 milyar dari Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Grup selaku pemilik mega proyek Meikarta. Jumat, 26 Oktober 2018, terjadi lagi kasus korupsi yang menimpa Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, yang diduga melakukan korupsi menerima suap sebesar Rp100 juta terkait jual beli jabatan di Pemkab Cirebon. Tidak hanya itu, Bupati Cirebon juga diduga menerima gratifikasi dengan total Rp6,4 miliar.

Sunjaya Purwadisastra adalah Bupati Cirebon yang baru saja memenangkan pencalonan sebagai Bupati Cirebon, dirinya akan dilantik pada 24 Maret 2019. Namun, kasus korupsilah yang datang pertama menghampirinya, sebelum resmi menjadi Bupati Cirebon Periode 2019-2024. Pada Jumat, 26 Oktober 2018, dirinya dipanggil oleh KPK, dan dilakukanlah pemeriksaan kepada dirinya.

Setelah dilakukan pemeriksaan kepada dirinya, KPK mengamankan barang bukti suap jual beli jabatan sebesar Rp385 juta dan gratifikasi sebesar Rp6,4 milyar. Setelah itu dirinya ditahan oleh KPK.

Pada saaat itu juga, KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Cirebon tersebut di Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Kabupaten Cirebon pada Jumat, 26 Oktober 2018. Setelah penggeledahan di kantor Bupati Cirebon, KPK melanjutkan penggeledahannya di kediaman ajudan Bupati Cirebon, Beni Syafrudin, pada Sabtu, 27 Oktober 18. Di kediaman Deni inilah, KPK mendapati  uang sebesar Rp116 juta dan bukti setoran rekening milik Bupati Cirebon yang atas nama orang lain senilai Rp6,4 milyar.

Lalu, KPK masih melanjutkan penggeledahannya di kediaman anak tertua Bupati Cirebon, yakni Satria Robi Saputra pada Minggu, 28 Oktober 2018. Di kediaman anak Bupati ini, KPK menyita sejumlah dokumen, 3 buah unit mobil, dan uang sejumlah Rp400 juta-an. Setelah itu juga, pada Minggu, 28 Oktober 2018, KPK melakukan penggeledahannya di ruman kediaman Bupati Cirebon, rumah mertuanya, dan rumah anaknya. Dari ketiga rumah tersebut, KPK menyita uang sejumlah ratusan juta rupiah dan menyita tiga mobil. 

Hal di atas adalah tentu contoh yang sangat tidak baik. Bagaimana bisa, seorang yang baru saja memenangkan pencalonan sebagai bupati, bahkan sebelum dilantik, dirinya sudah melakukan korupsi. Bagaimana jika sudah dilantik, apa yang akan terjadi? Kita semua tentu tidak tahu.

Maka apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia, terhadap fenomena korupsi ini? Salah satunya adalah dengan cara kita memilih pemimpin yang baik. Sebelum memilih seorang pemimpin, kita harus tahu latar belakang mereka terlebih dahulu. Jangan sampai hanya karena “sebutir beras” kita menjadi asal memilih pemimpin kita. Kita harus lebih cerdas dalam hal ini.

Jadi, marilah kita memilih calon-calon pemimpin kita yang baik, yang amanah, yang sudah pasti terpercaya, tidak abal-abal, tidak karena partainya baik, tetapi orangnya belum baik.

           

           

Rezim Korupsi?

Penetapan status tersangka, yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan, terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dinilai Fahri Hamzah, kolega Taufik Kurniawan sendiri, sebagai indikasi penambahan jumlah koruptor di Indonesia selama rezim Presiden Joko Widodo. Taufik berpendapat, jika Soeharto adalah pencipta iklim pembangunan Indonesia, maka Jokowi adalah pencipta musim korupsi. Alasannya bukan terletak pada sangkaan korupsi yang dilakukan Jokowi, melainkan korupsi yang dilakukan aparatnya sendiri. Melengkapi pernyataannya, Fahri sertakan pula tuntutan kepada Jokowi untuk menyelasaikan kasus korupsi, yang menurutnya sudah amat mendesak.

Tetapi, sudahkah relevan pemikiran Fahri Hamzah terebut? Apakah memang korupsi sekarang sudah menjadi seperti agama bagi para aparat negara? Buktinya semakin banyak aparat yang ditangkap KPK. Seperti yang dikatakan Fahri, empat pejabat daerah dapat tertengkap dalam satu bulan. Atau sebenarnya dari dulu sudah banyak, namun baru sekarang KPK menjadi garang?

Penulis Inggris, Charles Caleb Colton, berpendapat bahwa korupsi itu ibarat bola saju. Menggelinding pertama kali dalam ukuran kecil, namun lama-lama semakin membesar dan terus membesar. Satu kasus terbuka, akan muncul kasus-kasus berkaitan lainnya. Penggambaran ini mungkin melekat pada pikiran sebagian besar masyarakat. Menurut hasil survei Transparency International tahun 2017 adalah kulminasi jumlah masyarakat Indonesia yang beranggapan pemerintah melakukan tindak korupsi.

Hasil tersebut mungkin sejalan dengan banyaknya pemberitaan media mengenai pejabat daerah yang tertangkap beberapa waktu terakhir, ditambah uang haram fantastis yang mereka curi dari rakyat. Menurut Indonesian Corruption Watch, baru setengah tahun 2017 saja sudah ada 226 kasus korupsi yang ditangani lembaga-lembaga penegak hukum, dengan kerugian negara mencapai Rp1,83 triliun. Tidak salah jika rakyat trauma ketika tahu uang sebanyak itu dicuri dari mereka.

Jika memerhatikan fenomena yang terjadi, seharusnya Jokowi menegaskan kembali perannya sebagai pemimpin rakyat pencipta musim anti korupsi, terlebih mengingat citranya dalam keikutsertaannya dalam Pilpres tahun mendatang. Transparency International turut mencatat bahwa penanganan kasus korupsi di Indonesia tahun 2017 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan kinerja baik KPK sebagai faktor utama.

Di penghujung hari, inti dari pendapat Fahri Hamzah terdengar sudah berkesesuaian dengan pikiran rakyat, mengingat perannya sebagai wakil rakyat di depan pemerintah. Namun, sebagai negarawan beliau lupa memeriksa data-data yang ada sebelum melontarkan pendapatnya, sehingga terkesan setengah matang. Hal ini menjadi pengingat bagi lembaga penegak hukum untuk lebih persuasif dalam menjelaskan penyelesaian kasus-kasus korupsi yang sangat sensitif kepada masyarakat awam. Capaian prestasi hendaknya dipublikasikan secara lebih publik agar menambah optimisme masyarakat kepada pemerintah. Karena dengan dukungan, apresiasi, serta kritik konstruktif yang diberikan satu sama lain, akan tercipta suatu kesatuan dan persatuan di dalam tubuh bangsa yang mulai terpecah ini.

Janjinya Jangan Cuma Jargon Semata

Kasus panas yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan yang belum terungkap siapa dalang dari penyiraman misterius, telah sampai pada hari ke-500. Pada tanggal 11 April 2017 lalu Novel Baswedan disiram air keras (Asam Sulfat) saat hendak pulang ke rumah selepas sholat subuh oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor. Peristiwa itu terjadi sekitar 30 meter dari pintu masjid di dekat rumah Novel. Sambil berteriak minta tolong, Novel kembali ke masjid. Karena gelap dan tak dapat melihat, penyidik KPK itu menabrak pohon nangka di depan rumah Ketua RT 003 RW 010, Wisnu Broto.

Novel menegaskan penyerangan terhadap KPK bukan hanya sekali, bukan hanya terhadap dirinya. Dia pun membahas mengenai serangan terhadap safe house KPK.  “saya sampaikan dengan jelas bahwa penyerangan ini bukan satu kali. Ada ancaman pembunuhan pegawai KPK dan itu direct dan ada serangan lainya seperti menyerang safe house KPK, ada penculikan pegawai KPK dan itu diduga dilakukan pihak pihak yang sama. Ini harus diungkap," jelasnya. 

Menurut Novel, Presiden RI harus menaruh perhatian atas insiden ini dan segera mengungkap semuanya. Novel kembali mengingatkan soal penyerangan terhadap pegawai KPK adalah persoalan serius. "Saya berharap dengan ini jadi perhatian ke depan Presiden RI, maka setidaknya nggak terjadi lagi di KPK dan ini harus diungkap semuanya. Saya pernah sampaikan setidaknya ada dua kali pegawai KPK diculik dan itu tidak dianggap sebagai masalah, itu hal serius, dan banyak lagi masalah lain yang pernah saya sampaikan," tutur Novel. 

Koordinator juru bicara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku turut meramaikan tagar di media sosial yaitu #500HariNovelDiserang sebagai pengingat bahwa negara atau aparat keamanan masih belum bisa menemukan pelaku, aktor sekaligus dalang dari penyerangan Novel Baswedan. Hal tersebut sengaja dikemukakan oleh Dahnil agar masyarakat tahu masih banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di rezim Joko Widodo yang tak kunjung usai dan tak berani diusut atau diungkapkan.

           

 Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu mengungkit janji Presiden Joko Widodo yang akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Selain itu, imbuh Dahnil, Pak Joko Widodo adalah seorang kepala negara dan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab terhadap kasus hukum di negeri ini. "Jadi mereka harus ingat janji Pak Joko Widodo soal pemberantasan korupsi itu. Jelas berkaitan dengan kasus Novel Baswedan. Kalau tidak mau dialamatkan ke Pak Joko Widodo, ya enggak usah jadi presiden lagi," ucap Dahnil menyindir.

Ambisi Presiden Joko Widodo yang menggembor-gemborkan persoalan infrastruktur mengalahkan banyak kasus yang harusnya diusut serta dirampungkan mengenai banyak hal seperti kasus korupsi, ekonomi yang terombang-ambing oleh berita oposisi maupun pro pemerintah dan rakyat yang mampu seharusnya bisa menelaah dan membantu proses peningkatan ekonomi di Indonesia.                            

 Malah banyak mendapat asupan dari dua sumber sekaligus dan akhirnya bingung manakah keadaan yang benar terjadi di negeri yang mereka cintai ini. bukan persoalan mana yang benar dan mana yang salah, sebaiknya pemerintah konsisten dengan statement yang mereka luncurkan bukan hanya ungkapan semata dan membuat banyak rakyat bertanya-tanya dan bersuara mengkritik pemerintah entah itu lewat sosial media maupun lewat orasi.